Demonstrasi dan anarkisme merupakan dua
bengkalai yang harus segera dibereskan oleh pemerintah. Jika merunut dinamika
politik kita dari masa ke masa, segera kita temukan bahwa aksi protes dengan
berbagai kemasannya selalu membayangi setiap kali pemerintah hendak
mengeluarkan suatu kebijakan. Di era pasca-reformasi, aksi demonstrasi merupakan
sebuah bentuk protes yang seakan telah menjadi common sense sebagai
realitas politik. Selanjutnya anarkisme menjadi suatu label yang selalu
diidentikan dengan aksi demonstrasi. Pada tahap ini, interaksi politik
kehilangan etika dan moralnya. Disadari atau tidak, anarkisme yang sudah membudaya
merupakan suatu bentuk antagonisme yang mengganggu stabilitas. Ia memiliki
dampak yang paralel dalam beberapa sektor, termasuk sosial, politik, budaya,
dan ekonomi. Anarksime dalam suatu ranah partikular akan berimbas kepada stabilitas
ranah lain yang berkaitan.
Pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa anarkisme
seakan menjadi salah satu bagian dari budaya berpolitik kita dewasa ini ?. Secara
substansial, fenomena tersebut merupakan benturan (clash) antara moral
masyarakat dengan segala otonominya dan wewenang pemerintah dengan seluruh
legitimasinya. Jika mau jujur, hal tersebut sebenarnya merupakan suatu resiko
politik di era reformasi. Gerakan reformasi 1998 yang merupakan akumulasi
“suara bawah” yang sudah lelah tercengkram dalam ketegangan struktural telah membuka
sebuah episode politik yang baru bagi masyarakat Indonesia.
Di era pasca reformasi, di mana ketentraman yang dipasung telah
berganti menjadi kebebasan yang dihormati, interaksi politik mengalami
metamorfosis. Dari interaksi pasif-harmonis dengan segala ketegangannya menjadi aktif-skeptis dengan segala
kebebasannya. Di lain pihak, masyarakat semakin dibuat bosan oleh media informasi
yang menyajikan berita tentang pemerintah dengan semua pengkhianatannya. Dengan
kata lain, setiap aksi protes yang dibalut anarkisme pada dasarnya merupakan
akumulasi dari berbagai kekecewaan yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah
yang tidak beretika secara politis. Dalam persinggungan ini, nilai etika dan moral
yang merupakan spirit integritas politik telah diabaikan oleh kedua belah
pihak.
Robert Wollf dalam In Defense of Anarchism, menegaskan bahwa
problem mendasar dalam filsafat politik adalah bagaimana otonomi moral setiap
individu bisa dibuat cocok dengan legitimasi wewenang negara (Robert Wolff:
1976). Dengan demikian, Ikhtiyar deanarkisasi politik bisa dirintis dari kedua
belah pihak. Pemerintah sebagai pemegang legitimasi wewenang harus berkomitmen
untuk menjunjung tinggi etika politik. Begitu juga masyarakat sebagai pengikat
kesatuan sebuah negara harus bisa lebih
santun dalam menyampaikan aspirasinya. Ketika keduanya sadar akan tugas
masing-masing, suatu integritas yang kokoh akan terjalin sehingga tercipta
sebuah negara yang berdikari.
0 comments
Posting Komentar